24 Januari 2017
Breaking News

Solusi Kewajiban Pembangunan Rumah Murah

SERPONG UTARA, WEB TANGSEL – Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman (DTKBP) Kota Tangerang Selatan menggelar Seminar Perumahan Implementasi Hunian Berimbang di Hotel Mercure, Serpong Utara, pada Kamis, 15 Desember 2016.

 

Menurut Buana Mahardika, Kepala Seksi Perumahan pada DTKBP Kota Tangerang Selatan, seminar ini dilaksanakan untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat pengembang, masyarakat perbankan, akademisi, juga pemerintahan.

“Mereka harus sadar dan peduli terhadap ketentuan pemerintah pusat tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, bahwa setiap pengembang wajib menyediakan rumah murah sebagai bentuk partisipasi. Rumah tersebut berbentuk rumah susun umum dan rumah tapak sederhana,” ungkapnya.

Namun di Tangsel terbentur dengan kendala tingginya harga tanah, sementara Kementerian PU menetapkan bahwa rumah sederhana harga paling mahal di kisaran Rp. 133 juta hingga Rp. 138 juta yang berlaku sampai 2018. Sedangkan untuk rumah susun umum dipatok harga Rp. 8,7 juta per meter persegi.

“Maka, kendala-kendala tersebut kita bahas bersama melalui kegiatan ini. Semoga dapat masukan yang cukup bagi mereka. Pemerintah tidak mungkin tinggal diam, melihat hal ini kami sedang merumuskan jalan keluar bersama,” kata Buana.

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang mengusulkan Peraturan Walikota insentiv penyelenggaraan hunian berimbang. “Salah satu isinya adalah kita akan menggabungkan semua kewajiban mereka sehingga mereka bisa membentuk konsorsium bersama,” ungkapnya.

Sementara menurut Kepala DTKBP Kota Tangerang Selatan Dendi Priyandana, di Tangsel terdapat 20 pelaku pembangunan rumah susun dan 20 pengembang perumahan tapak. Mereka wajib membangun rumah susun umum sebanyak 20 persen dari total luas lantai hunian rumah susun komersil yang dibuatnya.

“Seluruh pengembang tersebut nantinya akan membuat satu konsorsium di Tangsel yang biayanya hasil dari 20 persen kewajiban mereka membuat rusun umum yang harganya rendah,” ungkapnya.

Menurutnya, walaupun di Tangsel harus memperlancar investasi, tapi pihaknya juga harus memikirkan tempat tinggal layak bagi warga pendapatan rendah.

Sementara, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan konsep hunian berimbang merupakan salah satu solusi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga bisa mendapatkan rumah terjangkau layak huni dengan tidak merubah domisili dan menjauh dari tempat beraktifitasnya.

“Tangsel akan menerapkan konsep hunian berimbang dengan berusaha tetap menjaga iklim investasi. Kami berharap bahwa penentuan harga jual rumah sederhana maupun rumah susun umum diberikan kepada daerah mempertimbangkan lokasi, harga tanah, ketersediaan tanah,” papar Walikota Airin. (bpti-ts2)

SUMBER