24 Januari 2017
Breaking News

Sensus Pertanahan Menteri ATR/BPN Kunjungi Tangsel

CIPUTAT, WEB TANGSEL – Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengunjungi Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk meninjau Sensus Pertanahan yang selama ini dilakukan.

 

Untuk tahun ini sertifikasi tanah secara nasional ditargetkan minimal 5 juta sertifikat. Hal ini untuk membantu kesuksesan sensus pertanahan yang tengah dilakukan pihak Kementerian Atr/bpn sejak tahun 2015.

Menteri Sofyan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah bersama-sama membantu penyelenggaraan sensus pertanahan. Melalui sensus pertanahan juga akan membantu dalam pendataan tanah yang ada di Tangsel sehingga nantinya akan cepat melakukan sertifikasi tanah.

"Kita berterimakasih sekali kepada Tangsel dan kota-kota lain, karena mereka juga punya kepentingan untuk pajak daerah, tata ruang dan lainnya dari sensus tanah ini. Kita berharap Kota dan Kabupaten lain bisa seperti ini," ungkapnya pada Jumat, 16 Desember 2016.

Menurutnya program sertifikasi ini akan mengurangi sengketa tanah yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. "Kalau bisa tahun 2025 semua sudah bersertifikat. Ini pekerjaan yang besar, kita harus bisa mencari solusi yang tidak konvensional agar bisa dikerjakan," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk mensingkronisasi program penataan pertanahan di Indonesia. "Salah satunya dengan Kota Tangsel yang sudah membantu dengan berbagai program. Bahkan, kota ini jadi pilot project penataan tanah di Indonesia," terangnya.

Total bidang tanah di Tangsel sebanyak 403.831 bidang, dan yang telah bersertifikat sebanyak 271.433 bidang atau 67 persen. Targetnya pada tahun 2019, seluruh bidang tanah di Tangsel sudah 100 persen bersertifikat.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan untuk melakukan percepatan di bidang itu, dirinya mengaku akan menguatkan kebijakan melalui berbagai insentif.

"Ada dua konsep dengan BPHTB terhutang, dimana sertifikatnya terbit tapi ada dokumen yang menyatakan BPHTB belum terbayar, jadi manakala ada jual-beli harus dibayarkan dulu BPHTB nya sebelum balik nama. Yang kedua melalui Perwal yang sudah ada dan kami akan memberikan insentif potongan 25 persen untuk pajak PBB," kata Walikota Airin.

Selain insentif yang diberikan, Walikota Airin mengaku akan terus melakukan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang dibayarkan oleh pusat. Juga membantu melalui Proyek Operasi Daerah Agraria (Proda) melalui APBD Tangsel. Serta mendorong pihak swasta melalui program CSR.(bpti-ts2)

SUMBER